SUPERVISI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENDIDIKAN

1.    Abstrak

Pemberdayaan rnasyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan merupakan tuntutan otonomi daerah sekaligus menjadi jawaban atas tantangan Pemberdayaan masyarakat dilakukan untuk membuat masyarakat berdaya dan mengoptimalkan peransertanya dalam penyelenggaraaan pendidikan. Fakta menunjukkan bahwa upaya pemberdayaan masyarakat di SKB Siantar sudah dilakukan namun belum optimal. Jika hal ini tidak ditindaklanjuti, maka dikhawatirkan banyak anak usia pra sekolah yang tidak memperoleh pendidikan usia dini, dan upaya peningkatan mutu pendidikan tidak tercapai sesuai dengan yang diharapkan, Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan manajemen pemberdayaan masyarakat yang dilakukan pada program Kelompok Bermain di SKB Siantar, bagaimana mutu pendidikan Kelompok Bermain, serta keterkaitan pemberdayaan masyarakat dengan mutu pendidikan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik wawancara, observasi dan studi dokumentasi dilakukan untuk memperoleh data dari Kepala SKB, Penyelenggara Kelompok Bermain, Tenaga Pendidik Kelompok Bermain, Pamong Belajar SKB Siantar, orang tua warga belajar, tokoh pendidikan, tokoh masyarakat, organisasi profesi, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Keluarga Berencana, dan warga belajar. Penelusuran informasi dihentikan apabila tidak ada lagi data yang baru. Selanjutnya dilakukan validasi data dengan trianggulasi, penggunaan bahan referensi. serta membandingkan hasil wawancara dengan observasi dan dokumentasi. Temuan penelitian menujukkan bahwa fungsi-fungsi manajemen dalam pemberdayaan masyarakat pada program Kelompok Bermain di SKB Siantar antara lain: 1) perencanaan (planning) meliputi kegiatan penentuan tujuan, anggaran dan pengelolaan. 2) pengorganisasian (organizing), meliputi kegiatan penyusunan personil, penentuan tugas dan tanggung jawab, hubungan komunikasi, kepengawasan, koordinasi. 3) pengarahan (actuating) meliputi kegiatan pemberian motivasi dan pemecahan masalah, dan 4) pengawasan ( controlling )meliputi kegiatan mengawasi seluruh aspek kegiatan yang dilakukan penyelenggara, tenaga pendidik, dalam pelaksanaan kegiatan maupun dana. Dapat disimpulkan bahwa dalam upaya pemberdayaan masyarakat ada model manajemen yang digunakan meliputi planning, organizing, actuating dan controlling. Upaya pernberdayaan masyarakat yang telah dilakukan belum mencapai hasil yang memuaskan, hal ini disebabkan situasi dan kondisi dari lembaga dan masyarakat itu sendiri. Mutu pendidikan perlu lebih ditingkatkan dengan mengupayakan peran serta rnasyarakat dalam pengelolaan pendidikan.

2.    Pendahuluan

Masyaraakat ialah kelompok perhatian Warga Negara Indonesia non pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan. Peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, orgnisasi profesi, pengusaha dan organisasi kemsayarakatan, dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pendidikan. Sejak tahun 1981, mulai muncul tulisan-tulisan yang berkaitan dengan community based education (pendidikan berbasis masyarakat), dan akhir-akhir ini istilah tersebut mulai dikumandangkan di mana-mana. Dari konsep ini, kelihatannya terkandung cita-cita untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas, terampil, mandiri, berdaya saing, dan gemar belajar dengan melaksanakan program-program belajar yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat di lingkungannya, dan siap menghadapi setiap perubahan di masa yang akan datang.

Pendidikan yang menyadarkan adalah proses memanusiakan anak sehingga potensinya menjadi aktual dalam kematangan dan kemandirian hidupnya. Suatu proses yang mampu memenuhi pendidikan masyarakat sebagai kebutuhan dasar bagi setiap warga negara. Hanya dengan pendidikan yang baik, setiap orang akan mengetahui hak dan tanggungjawab sebagai individu, anggota masyarakat, dan makhluk tuhan.

Dengan kata lain pendidikan harus dilalui sejak pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah sampai perguruan tinggi merupakan hal yang mandasar dan fundamental bagi kehidupan masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat di sini mengandung makna untuk membangun kekuatan masyarakat agar mereka sanggup bersaing dalam menghadapi berbagai masalah dan tantangan yang dialami dalam kehidupannya.

Dalam pendidikan berbasis masyarakat ini, lembaga pendidikan diselenggarakan dari, oleh, dan untuk masyarakat. Dalam hal ini, pemerintah hnya membatu pembiayaan apabila diperlukan. Kurikulum yang digunakan adalah kurikulum yang dikembangkan berdasarkan kebutuhan masyarakat. Sarana dan prasarana pendidikan pun menggunakan sumber daya apa yang terdapat dalam masyarakat.

Dengan adanya pendidikan berbasis masyarakat ini, sekolah bertumpu pada masyarakat, maksudnya berada di tengah-tengah masyarakat, mengandalkan kekuatan masyarakat, dimiliki oleh masyarrakat, menjawab kebutuhan masuarakat, dan pengelolaannya berada di tangan masyarakat.

Sekolah yang bertumpu pada masyarakat ini mengarah pada kemandirian masyarakat dalam mengelolanya. Dalam kaitan ini, semua badan, instansi, atau organisasi yang ada di masyarakat dapat mengambil bagian dalam pengelolaan sekolah tersebut. Peran serta masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas dan orestasi sekolah sangat diperlukan agar kondisi sekolah dapat berada di atas standar minimal dan peningkatan mutu pendidikan dapat dicapai.

3.    Metode

-       Kunjungan sekolah

-       Kunjungan ke masyarakat

4.    Pembahasan

a.            Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pendidikan

Untuk meningkatkan pelayanan pendidikan yang bermutu sehingga dapat mewujudkan sekolah yang berkualitas, maka di setiap sekolah dibentuk organisasi Badan Peran serta Masyarakat (BPM), seperti BP3, Komite Sekolah, Dewan Sekolah, atau organisasi lain yang memiliki tujuan untuk :

-       Membantu kelancaran penyelenggaraan pendidikan di sekolah

-       Memelihara, meningkatkan, dan mengembangkan sekolah

-       Memantau, mengawasi, dan mengevaluasi penyelenggaraan pendidikan di sekolah.

Dalam hal ini, terjadi hubungan saling memberi dan menerima antara sekolah dengan masyarakat sekitarnya. Sekolah merealisasikan apa yang dicita-citakan oleh anggota masyarakat mengenai pengembangan para siswa, dan menjadi mercu suar bagi masyarakat sekitarnya, dan secara luas memberikan layanan bagi kebutuhan daerah setempat.

Kebutuhan daerah industry tentunya tidak sama dengan kebutuhan daerah pertanian atau peristiwa. Begitu juga kebutuhan derah pegunungan tidak sama dengan daerah pantai atau perkotaan. Artinya, sekolah harus siap melayani kebutuhan masing-masing daerah ini. Sekolah berusaha mencetak tenaga kerja dan tenaga ahli yang sesuai dengan kebutuhan daerah.

Dengan demikian, tujuan utama pendidikan berbasis masyarakat  adalah :

1.    Membantu pemerintah dalam memobilisasi sumber daya setempat untuk kepentingan pendidikan serta meningkatkan peran serta masyarakat untuk mengambil andil yang lebih besar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pendidikan di semua jenjang, jenis, dan jakur pendidikan.

2.    Menstimulus perubahan sikap dan persepsi masyarakat terhadap rasa kepemilikan sekolah, tanggung jawab, kemitraan, toleransi, dan kesediaan menerima perbedaan sosial dan budaya.

3.    Mendukung inisiatif pemerintah dalam meningkatkan dukungan masyarakat terhadap sekolah, khususnya orang tua dan masyarakat melalui kebijakan desentralisasi.

4.    Mendukung peranan masyarakat untuk mengembangkan inovasi kelembagaan untuk melengkapi, meningkatkan, dan mengganti peran sekolah, dan untuk meningkatkan mutu dan relevansi pembukaan kesempatan yang lebih besar, peningkatan efisiensi pendidikan dasar untuk pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar, menengah, dan tinggi.

Pencapaian tujuan ini sangat urgen mengingat benyaknya masalah yang menimpa sekolaah disebabkan oleh adanya krisis ekonomi, antara lain :

1.    Menurunnya angka partisipasi dan jumlah siswa di sekolah.

2.    Sulitnya memperoleh persamaan kesempatan untuk memperoleh persamaan kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas, utamanya bagi siswa yang berasal dari golongan keluarha yang secara ekonomi, sosial, dan geografis kurang beruntung.

3.    Lembaga-lembaga pendidikan tampaknya tidak mampu mengatasi masalah pendidikan secara tuntas tanpa keterlibatan dan partisipasi dari masyarakat setempat.

4.    Sumber-sumber dari pemerintahan tidak mampu memenuhi kebutuhan para siswa dan sekolah.

5.    Perencanaan program pendidikan oleh sekolah itu sendiri tidak dapat berjalan karena adanya keterbatasan yang dimiliki oleh sekolah untuk menggerakkan sumber daya yang ada. Oleh karena itu, para orang tua, masyarakat, dan pemerintahan perlu secara bersama-sama mambantu penilaian program-program.

b.    Hubungan Pendidikan dengan Kebutuhan Masyarakat

Ada beberapa kecendrungan yang menyebabkan semakin dirasakan perlunya keterkaitan dan kesepadanan antara pendidikan dan kebutuhan masyarakat, diantaranya:

1.    Semakin tingginya tuntutan dunia kerja yang sejalan dengan tuntutan pembangunan, baik secara kuantitatif maupun kualitatif.

2.    Perubahan struktur dan persyaratan dunia kerja yang semakin kompetitif dan mengandalkan keahlian dalam bidang tertentu, tanpa mengabaikan wawasan dan pengetahuan secara interdisipliner.

3.    Kecendrungan umum dalam dunia pendidikan menunjukkan adanya perubahan cara berpikir yang memandang bahwa pendidikan semestinya menyiapkan peserta didi secara utuh, menyangkut pengetahuan, sikap, kemauan, dan keterampilannya yang fungsional bagi kehidupannya sebagai pribadi, warga masyarakat, dan warga negara, serta usahanya mencari nafkah.

4.    Pendidikan dipandang sebagai upaya pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas, sehingga keberhasilan pendidikan  ditakar dengan menggunakan parameter-parameter yang terukur dan operasional, seperti tingkat balikan, indeks efisiensi dan efektivitas, dan lain-lain.

Bila dilihat dari perspektif pendidikan sebagai wahana untuk menunjang pembangunan dalam berbagai sektor dan sub sektor, ada beberapa fakta yang memperkuat peelunya usaha kea rah menciptakan link and match antara pendidikan dan pembangunan, khususnya dengan dunia kerja, dunia usaha, atau dunia industry, yaitu:

1.    Tingkat balikan pendidikan di Indonesia pada setiap jenjang masih belum begitu tinggi. Hal ini mungkin disebabkan oleh kurang tersediannya peluang kerja dalam masyarakat sehingga lulusan pendidikan belum secara fungsional dapat menggunakan kemampuan yang dimiliki oleh lulusan pendidikan tersebut kurang tidak sesuai dengan peluang kerja yang tersedia tersebut.

2.    Adanya informasi dari beberapa daerah bahwa di daerah tersebut cukup tersedia peluang kerja, namun  jika ada satu lowongan, maka yang melamar kira-kira sepuluh orang, namun  tidak seorang pun yang memenuhi syarat yang diminta oleh dubia kerja tersebut.

3.    Secara makro, data arus peserta didik mulai tingkat SD sampai perguruan tinggi masih menunjukkan ketimpangan, yang terjadi dalam dunia kerja, yaitu perubahan dari sektor pertanian ke industry, dari penguasan kemampuan umum ke penguasaan suatu keterampilan khusu yang relevan dengan tuntutan dubia kerja.

Pelibatan masyrakat untuk setiap jenjang pendidikan dapat dilakukan sebagai berikut :

1.    Di Sekolah Dasar, masyarakat dilibatkan dalam mengisi muatan local mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan, misalnya dengan membawa peserta didik untuk mengunjungi tempat-tempat tertentu di daerhnya, atau mengundang nara sumber ke sekolah.

2.    Di Sekolah Lanjut Tingkat Pertama, masyarakat juga dilibatkan dalam mengisi muatan lokal, dengan lebih menekankan kepada kegiatan yang dapat membekali peserta didik ddalam mengenal potensi dan peluang yang tersedia di lingkungan sekitarnya serta kemampuan yang dituntut untuk memanfaatkan potensi dan peluang tersebut.

3.    Di Sekolah Menengah Umum, keterlibatan masyrakat juga terutama dalam mengisi muatan lokal; para siswa dimungkinkan pula untuk mengadakan praktek lapangan sesuai dengan minat dan kebutuhannya.

4.    Di Sekolah Menengah Kejuruan, keterlibatan masyarakat dalam menciptakan link and match dilakukan lebih nayata lagi sesuai dengan tujuan institudiobalnya. Upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan dialog intensif dengan dunia usaha dan industry, antara lain dengan pelaksanaan system magang.

5.    Di Perguruan Tinggi, keterlibatan masyarakat dilakukan melalui kerja sma riset dan pengembangan, yang ditujukan dalam rangka pengembangan potensi daerah, baik di bidang ekonomi, maupun dunia industry.

6.    Pada jalur Pendidikan Luar Sekolah,  keterlibatan masyarakat dalam menciptakan link and match ini adalah lebih memperkuat dan mengarahkan apa yang telah ada melalui bimbingan, bantuan, dan kemudahan dalam mendapatkan izin.

Sejumlah institusi utama dari pengembangan pendidikan berbasis masyarakat ini antra lain :

1.    Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, yang dirintis melalui Direktorat Pendidikan Masyarakat Departemen Pendidikan Nasional.

2.    Kelompok Kerja Sekolah dan Kelompok Kerja Madrasah, yang diarahkan untuk menghilangkan dikotomi antara sekolah negeri dan sekolah swasta, baik di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional maupun Departemen Agama.

3.    Pengembangan peranan pesantren agar penyelenggaraan pendidikasn dasar lebih responsif dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dengan lebih menitikberatkan pada komponen keterampilan dan muatan lokal.

4.    Pengembangan rumah ibadah sebagai lembaga pendidikan seumue hidup dan pusat pemberdayaan masyarakat setempat.

5.    Penataan dan pemanfaatan lembag-lembaga pendidikan yang sudah mengakar di masyarakat yang dikembangkan sendiri oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

Hai ini menunjukkan  bahwa prakarsa masyarakat untuk memenuhi tuntutan layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhna setempat telah mengakar di masyarakat. Lembaga-lembaga ini muncul dan diakui keberadaannya karena dilakukan oleh masyarakat, dan masyarakat, dan untuk masyarakat itu sendiri. Sementara disisi lain, pernan pemerintahan dalam hal ini hanyalah memberi pengakuan dan menentukan standarisasi kemampuan para lulusan lembaga pendidikan yang berbasis masyrakat tersebut.

c.    Masyarakat berbasis Pengetahuan Sebagai Jalur Pertumbuhan

Perubahan jalur pertumbuhan ini lebih diakibatkan karena terjadinya ledakan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pengetahuan menyebar ke seluruh sendi kehidupan, sehingga sekarang kita berada si sebuah era yang disebut dengan “masyarakat berbasis pengetahuan,”. Dalam masyarakat berbasis pengetahuan, semua tindakan didasarkan hasil kerja ilmu pengetahuan, dan bukan semata didasarkan di luar ilmu pengetahuan, seperti hanya berdasarkan meterialnya saja. Dalam perkembangan dan perubahan seperti ini persaingan kreativitas menjadi semakin ketet, bahkan cenderung melahirkan “perang” ide dan kreativitas.

Pertumbuhan dan peningkatan berbasis pengetahuan dakam masyarakat yang tumbuh melalui kebutuhan akan penelitian dan pengembangan. Konsep ini telah dilakukan oleh negara-negara maju yang memiliki pertumbuhan tinggi dengan teknologi dan industry yang maju memberi perhatian terhadap penelitian dan pengembangan.

Pertumbuhan dan peningkatan berbasis pengethuan terhadap masyarakat adalah nilai-nilai yang didasarkan kepada hasil kerja ilmu pengethuan, penelitian dan hasil kerja pengkajian dan pengembangan. Oleh karena itu, hasil kerja ini menghhasilkan pertumbuhan dan perubahan kerja individual maupun perubahan kelembagaan, jaringan kerja dan jalinan kerja.

d.    Kesimpulan

Berdasarkan uraian/pembahasan tentang topik pola pemberdayaan masyarakat melalui aktualisasi ilmu pendidikan untuk meningkatkan partisipasi dalam pembangunan sesuai tuntutan otonomi daerah di atas, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

(1)  Krisis multidimensi yang sangat berat yang dihadapi Indonesia sekarang, umumnya bermuara kepada rendahnya kualitas SDM, terutama masyarakat lapisan bawah.

(2)  Pendidikan sebagai human-investment, patut memperoleh alokasi anggaran yang lebih besar di dalam APBN.

(3)  Masyarakat yang berdaya, adalah masyarakat yang dinamis dan aktif berpartisipasi di dalam membangun diri mereka. Tidak menggantungkan hidupnya kepada belas kasihan orang lain. 

(4)  Pelaksanaan otonomi daerah pada daerah Tkt.II merupakan upaya pemberdayaan masyarakat, dimana masyarakat diharapkan dapat dan mampu mencapai kualitas hidup yang lebih baik.

e.    Saran

Pemberdayaan masyarakat di bidang pendidikan, secara khusus saran-saran ini ditunjukkan kepada:

Sarana dan prasarana yang dibutuhkan baik oleh pendidikan anak Sekolah Dasar  pemberantasan buta huruf dan keaksaraan fungsional  yang di naunginya, sehingga pembelajaran dapat berjalan maksimal dan lebih berkualitas

Melakukan penyuluhan-penyuluhan dalam rangka menumbuhkembangkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan dalam meningkatkan taraf dan mutu hidup manusia.

DAFTAR PUSTAKA

UUSPN Nomor 20 Tahun 2003 bab 1 pasa 1

Syafarudin, Efektivitas Kebijakan Pendidikan, Jakarta:Rineka Cipta, 2008, h.11

Anonim, Pemasyarakatan Kebijakan Pendidikan Nasional (Jakarta: Depdikbud RI, 
          1990), hal, 2.

Zainudin Maliki. Sosiologi Pendidikan. (Yogyakarta: University Gajah Mada Press)